Punya Informasi Sahih Korupsi, SBY Seharusnya Laporkan ke Penegak Hukum
Posted by sibirong on July 20th 2012, 6:57:06 AM

Susilo Bambang Yudhoyono mengaku memiliki informasi yang sahih mengenai kasus korupsi dan memperingatkan menterinya untuk berhati-hati. Sang kepala negara seharusnya melaporkan informasi itu ke aparat penegak hukum.

"Dalam ilmu ketatanegaraan, presiden itu pemimpin tertinggi pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum, polisi dan jaksa. Dia itu seharusnya yang dilapori oleh aparat penegak hukum, bukan sebaliknya. Tetapi presiden seharusnya mengambil tindak tegas. Kalau dia punya informasi yang sahih, tinggal panggil saja aparat termasuk KPK perlu serius pada informasi itu," tutur peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim dalam perbincangan Kamis (19/7/2012).

Merujuk pada pernyataan presiden, SBY selama ini lebih pasif dan membiarkan penegak hukum untuk bekerja, tidak memberi mereka masukan seperti informasi intelijen yang dia dapatkan. "Kalau memang belum ada tindakan tegas, kita patut menilai kalau presiden memang tak punya gairah melakukan pemberantasan korupsi," ujar Hifdzil.

SBY sebelumnya mengaku sudah mendengar informasi mengenai banyak hal terkait korupsi di kalangan pemerintahan. Namun, dia menambahkan, dia mempercayakan proses penegakan hukum kepada lembaga yang berwenang. "Saya punya informasi yang sahih, tetapi saya mempercayakan kepada penegak hukum, KPK terutamanya, ditambah penegak hukum yang lain. Saya tahu banyak hal, meski saya hemat bicara supaya tidak gaduh dan secara politik tidak menimbulkan yang tidak-tidak," ujar SBY kata SBY dalam pengantar pembukaan rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7/2012).

SBY juga menyatakan prihatin bahwa praktik penyimpangan penggunaan anggaran masih saja dilakukan oknum di pemerintah dan DPR RI. Praktik yang merugikan negara itu bahkan sudah berlangsung sejak dalam tahap perencanaan proyek hingga pelaksanaannya di lapangan. "Sejak perencanaan sudah kongkalikong, pelaksaanannya kongkalikong. Sekarang pun masih ada yang berani di antara oknum parlemen kongkalikong dengan eksekutif, ini sekian anggarannya maka sekian persen dikeluarkan. Masya Allah, naudzubillah," ujarnya.