Jakarta - Genangan dan macet yang melanda Jakarta pada 25 Oktober 2010 kemarin adalah yang terparah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pemerintah DKI Jakarta dinilai tidak mampu mengatasi masalah tersebut. Karena itu Presiden SBY diminta segera turun tangan.

"Sebagian kalangan memang menilai Pemerintah DKI tidak mampu lagi atas itu. Karena itu SBY harus turun tangan karena sebagian besar kebijakan di Jakarta, yang juga ditentukan pusat. SBY juga harus turun tangan kalau kondisi Jakarta sedemikian darurat," tutur
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta Ubaidillah dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (26/10/2010).

Apa yang terjadi pada Senin malam itu, menurut Ubai, merupakan indikasi bencana ekologis yang diprediksi akan terjadi pada 2030 bisa terjadi lebih cepat. 3 Indikasi yang paling bisa dilihat adalah Jakarta kelebihan air sehingga tidak bisa dikelola, kekurangan air bersih, dan tidak bergeraknya kendaraan.

Ketiga hal itu bisa bisa terjadi satu demi satu atau bersamaan. Hal ini dikarenakan Jakarta tidak mampu lagi menahan beban daya tampung yang demikian besar.

"Terbukti Pemerintah Jakarta tidak bisa menanggulangi masalah. Perkembangan Jakarta dari segala faktor tidak dapat dikendalikan. Sepertinya industri dan urbanisasi tidak bisa dikendalikan dan ditata baik," sambung Ubai.

Ditambahkan dia, sekarang ini pemerintah tidak perlu lagi berwacana. Soal ini, pemerintahlah yang lebih tahu dibandingkan para pengamat. "Setelah tahun 2007 adalah kemacetan dan genangan yang terparah. Kalau dibiarkan berarti ada pembiaran terhadap kerusakan ekologi," sambungnya.

Apalagi, tambah Ubai, penyelesaian terhadap masalah genangan air di Jakarta selalu diulang-ulang tanpa menyentuh akar permasalahan. Dia menilai tidak ada kebijakan yang terintegrasi.

"Ada perbaikan drainase, tapi sepertinya asal-asalan, karena selalu saja berulang masalahnya. Ini karena pengawasan kontraktor kurang. Mental aparat kita dalam pengerjaan juga orientasinya proyek. Standarnya sangat rendah sekali," lanjut Ubai.